Bidang Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengawasan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM, serta evaluasi dan pengendalian.

1.   SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN KELEMBAGAAN

A. Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi pengelolaan data dan informasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.

B.    Fungsi

  • Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Pelaksanaan kerjasama teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan

  • Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  • Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan kepatuhan dan kelembagaan Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  • Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
  • Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  • Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan; dan
  • Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.   SEKSI PENGAWASAN USAHA DAN PENILAIAN

A. Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam  Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, meliputi pengelolaan data dan informasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.

B. Tugas Pokok

  • Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Pelaksanaan kerjasama teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

  • Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  • Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  • Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  • Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  • Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
  • Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.   SEKSI PENERAPAN PERATURAN DAN SANKSI

A. Tugas Pokok

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi, meliputi pengelolaan data dan informasi penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan pedoman dan supervisi aspek penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.

B. Tugas Pokok

  • Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis penerapan peraturan dan sanksi;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Pelaksanaan kerjasama teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

  • Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  • Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  • Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penerapan peraturan dan sanksi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  • Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
  • Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  • Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi; dan
  • Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

There are no upcoming events at this time.




18
Okt
2021

Translate »