Sekretariat

Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolok ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Melalui Peraturan Daerah Jawa Barat No.15 Tahun 2000 tentang Satuan Kerja Perangkat Daeran (SKPD) Propinsi Jawa Barat, ditetapkan Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang menangani Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Di tahun 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Barat merubah Perda No. 15 tahun 2000 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Barat dengan Perda No 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dirubah/ditambah tugas pembinaannya menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop. dan UMKM) Provinsi Jawa Barat sejak tanggal Perda itu ditetapkan, Struktur Organisasinya menjadi Kepala Dinas, terdiri dari 5 Bidang dan satu UPTD. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan mengenai tugas pokok dan fungsi Bidang Sekretariat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009.

Pada tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Perencanaan dan Program :Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat ;
Sub Bagian Keuangan ; Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat ;
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Sekretariat memiliki Tupoksi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

B. Fungsi

  • Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;

  • Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;

  • Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas;

  • Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas; dan

  • Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;

  2. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;

  3. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;

  4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup Dinas;

  5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;

  6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;

  7. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;

  8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

  9. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

  10. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

  11. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Koperasi dan Usaha Kecil;

  12. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan data dan informasi Dinas dan UPTD;

  13. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;

  14. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;

  15. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Mengambilan kebijakan;

  16. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan

  17. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

B. Fungsi

  1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Dinas;

  2. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;

  3. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi Dinas;

  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

  2. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil;

  3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

  4. Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas serta UPTD;

  5. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Angaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

  6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

  7. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

  8. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Dinas;

  9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;

  10. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Koperasi dan Usaha Kecil;

  11. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

  12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

  13. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi penganggaran, penatausaahan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

B. Fungsi

  1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penganggaran, penatausahaan dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta aset Dinas;

  2. Pelaksanaan penatausahaan serta pelaporan keuangan dan aset Dinas;

  3. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan asset;

  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

  2. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset Dinas dan UPTD;

  3. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran Dinas dan UPTD;

  4. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset Dinas dan UPTD;

  5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas dan UPTD;

  6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;

  7. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

  8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTD;

  9. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

  10. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

  11. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;

  12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

  13. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.  SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Dinas.

B. Fungsi

  1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;

  2. Pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian dan umum;

  3. Pelaksanaan pendayagunaan penggunaan aset Dinas dan UPTD;

  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

C. Rincian Tugas

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

  2. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;

  3. Melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun pegawai Dinas dan UPTD;

  4. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;

  5. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;

  6. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

  7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

  8. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

  9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

  10. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

  11. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

  12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub bagian Kepegawaian dan Umum; dan

  13. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

There are no upcoming events at this time.




03
Agu
2021

Translate »