Studi Lapangan PKP Provinsi Jateng ke Dinas KUK Jabar

Bandung,- Sebanyak 14 peserta  Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024  yang terdiri dari beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas Koperasi Jawa Tengah (UPTD), Balai Kesehatan Jawa Tengah, RSJ. Amino Jawa Tengah, BPKAD Jawa Barat, Dinas Kelautan Jawa Tengah, Bakesbangpol Jawa Tengah, Disperkim Jawa Tengah, Dinsos Jawa tengah melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan UPTD P3W Dinas KUK Jawa Barat, Senin (6/5).

Rombongan diterima Sekretaris Dinas KUK Jabar, Tatang Suryana, Kepala BPPK Dede Wahyudin, Kepala BUK Ucup Yusup beserta jajaran Dinas KUK Jabar. Pada kesempatan ini,  Sekretaris Dinas KUK Jabar memaparkan program strategis  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yakni OPOP (One Pesantren One Product) dan Kredit Mesra. Peserta melakukan diskusi terkait program strategis dan pelayanan publik di Dinas KUK Jabar.

Menurut Tatang, OPOP  fokusnya dalam membantu perekonomian pesantren dan memberdayakan kemandirian pesantren. Produk unggulan OPOP yaitu agribisnis dari pesantren Al-Ittifaq. Kategori usaha OPOP dari start up dan scale up. Akses Pemasaran OPOP salah satunya yaitu pameran. Sebanyak 5.018 pesantren mengikuti program ini dan OPOP mendapatkan penghargaan  Top 45 inovasi pelayanan public dari KemenPAN RB pada tahun 2020.

Sedangkan program Kredit Mesra (Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera) merupakan Kredit tanpa bunga tanpa agunan Kerjasama pemprov Jabar dengan Bank BJB. Ciri khasnya adalah menyasar tempat ibadah dan implementasinya dan efektivitasnya dengan menggunakan platform digital aplikasi kredit mesra. Keberlanjutan program kredit mesra dengan menyasar masyarakat difabel dan program ini mendapatkan Penghargaan  Top 45 inovasi pelayanan public dari KemenPAN RB pada tahun 2022.

Selain itu, Kepala BUK menjelaskan program UMKM Jabar Juara. Hingga tahun 2023 sebanyak 4.500 UMKM mengikuti program ini. Melalui program ini para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan  dan pelatihan serta fasilitasi pemasaran produk.

Kepala BPPK menjelaskan, pengawasan dan pemeriksaan saat koperasi yang sudah penuh dengan gejolak. Kami melindungi anggotanya bukan koperasinya.

“Kita juga membangun aplikasi Singakota tidak hanya untuk menelusuri tapi juga bisa untuk mengolah data. Pada  Singakota data koperasi didapatkan secara real time sinkronisasi dari ODS. Singakota aplikasi tertutup yang hanya beberapa orang yang dapat mengaksesnya, singakota sudah terintegrasi ke smart jabar yang merupakan salah satu aplikasi unggulan provinsi Jabar,” Katanya. (ade*)