Dekopinwil Jawa Barat Tetapkan Pakta Integritas Calon Pimpinan Periode 2025–2030

Bandung — Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat resmi menetapkan Pakta Integritas sebagai persyaratan utama bagi seluruh calon pimpinan periode 2025–2030. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi kelembagaan pasca-Musyawarah Wilayah 2025, sekaligus momentum strategis dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan standar kepemimpinan, dan mempercepat transformasi Gerakan Koperasi Jawa Barat menuju organisasi yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Penandatanganan Pakta Integritas sebagai Komitmen Kepemimpinan

Prosesi penandatanganan Pakta Integritas berlangsung di Ruang Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (17/11). Acara ini dipimpin oleh Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, dan dihadiri jajaran calon pimpinan yang akan menjadi bagian dari struktur organisasi untuk periode 2025–2030.

Dalam kegiatan tersebut, setiap calon pimpinan menandatangani dokumen Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pribadi dan kelembagaan. Isi Pakta Integritas ini menegaskan kesediaan para calon pimpinan untuk menjalankan amanah secara:

• profesional,
• akuntabel,
• objektif,
• transparan,
• serta menjunjung tinggi nilai, prinsip, dan etika koperasi.

Deklarasi ini juga menjadi simbol bahwa kepemimpinan koperasi harus terbebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok, serta selalu berorientasi pada kepentingan gerakan koperasi dan masyarakat.

Seleksi Kepemimpinan yang Kredibel dan Terbuka

Untuk memastikan kualitas kepemimpinan yang kuat, Dekopinwil Jawa Barat menyelenggarakan Uji Kelayakan dan Kepatutan secara transparan, inklusif, dan kolaboratif. Mekanisme seleksi ini melibatkan unsur koperasi primer, koperasi sekunder, akademisi, pegiat koperasi, serta tokoh masyarakat. Melalui proses ini, Dekopinwil memperoleh komposisi calon pimpinan yang:

• representatif,
• kredibel,
• berkompeten,
• dan sesuai dengan tantangan kelembagaan koperasi di masa mendatang.

“Seleksi yang inklusif ini memastikan bahwa kita bukan hanya memilih orang, tetapi memilih pemimpin yang mampu membawa Gerakan Koperasi Jawa Barat naik kelas dan semakin berdaya saing,” ujar Yuke.

Arah Transformasi Gerakan Koperasi Jawa Barat 2025–2030

Dalam penjelasannya, Yuke menyampaikan bahwa Gerakan Koperasi Jawa Barat tengah memasuki fase penting dalam sejarah pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejumlah tantangan yang dihadapi meliputi:

• penguatan kelembagaan koperasi,
• peningkatan kualitas layanan dan usaha,
• perluasan akses permodalan,
• pemanfaatan teknologi digital,
• integrasi program lintas instansi,
• serta penguatan jejaring kolaborasi.

Sebagai respons atas tantangan dan peluang tersebut, Dekopinwil Jawa Barat merumuskan empat arah kebijakan strategis 2025–2030, yaitu:

1. Transformasi Gerakan Koperasi
2. Modernisasi dan Ekspansi Pasar
3. Integrasi Program Pemerintah dan Gerakan Koperasi
4. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi

Untuk mewujudkannya, sejumlah program prioritas telah disusun, meliputi:

• Koperasi Merah Putih,
• Koperasi Sehat,
• Dekopin Digital Hub,
• Coop Academy Jabar,
• Coop Fund Jabar,
• Coop Green & Blue Economy,
• Coop Expo & Trade Connect.

Program tersebut diharapkan menjadikan Jawa Barat sebagai pusat gerakan koperasi modern serta mewujudkan Dekopinwil Jabar sebagai Gerakan Sosial Koperasi terbesar di Indonesia sekaligus “Cooperative Brain Center” pertama di Indonesia pada tahun 2030.

Pakta Integritas Sebagai Fondasi Moral Kepemimpinan

Yuke menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan fondasi moral dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Dokumen ini mengatur komitmen calon pimpinan untuk:

• menjauhi praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
• menjaga kerahasiaan, etika komunikasi, dan tata kelola informasi organisasi;
• menghindari penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan yang merugikan organisasi;
• memelihara harmoni internal serta semangat kebersamaan dan gotong royong;
• menjalankan tugas dengan berorientasi pada manfaat bagi anggota dan masyarakat;
• bersedia menerima konsekuensi organisasi apabila melanggar integritas.

“Organisasi hanya dapat maju jika dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi etika dan prinsip koperasi,” tegas Yuke.

Kepemimpinan Kolektif, Kolegial, dan Kolaboratif

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh seluruh calon pimpinan yang akan mengemban peran sebagai Wakil Ketua, Ketua Bidang, dan Ketua Divisi. Struktur kepemimpinan ini akan mengelola sektor-sektor strategis seperti:

• Keuangan dan Aset
• Organisasi dan Keanggotaan
• Advokasi
• Pertanian dan Kemaritiman
• Perindustrian, Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Investasi
• Usaha dan Daya Saing
• Petihan dan Literasi
• Riset dan Teknologi
• Akses Pembiayaan
• Kerjasama hubungan antar lembaga
  
  

Pelibatan seluruh unsur ini menunjukkan komitmen Dekopinwil Jawa Barat untuk menghadirkan kepemimpinan yang kolektif-kolegial, solid, inklusif, serta selaras dengan prinsip-prinsip koperasi.

Menuju Kepemimpinan 2030 yang Bersih, Visioner, dan Berdampak

Dengan ditetapkannya Pakta Integritas ini, Dekopinwil Jawa Barat menegaskan kesiapan untuk menghadirkan kepemimpinan yang:

• bersih,
• visioner,
• transformatif,
• dan berorientasi pada penguatan ekosistem koperasi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Langkah ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kontribusi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memperluas peluang usaha anggota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model ekonomi inklusif dan berbasis gotong royong.

(****)