Dinas KUK Jabar Harus Lebih Adaptif dan Inovatif

Bandung,- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat harus  menyusun langkah strategis dan terukur guna meningkatkan kualitas layanan khususnya untuk penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses permodalan, serta peningkatan daya saing usaha kecil. Hal ini penting untuk  memastikan masyarakat semakin kuat dan mandiri secara ekonomi.

Hal ini diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas KUK Jawa Barat,  mengusung tema “Transformasi Koperasi dan UMKM sebagai Mesin Pencipta Lapangan Kerja menuju Jabar Istimewa”, dilaksanakan secara hybrid di Ruang Publik Dinas KUK Jabar, Kamis (19/2).

Menurutnya, hasil survei mencatat capaian kinerja Pemprov Jabar sebesar 95,5 persen. Sebuah angka yang patut disyukuri sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi kinerja birokrasi pemerintahan secara umum, tingkat kekuatannya berada pada angka 72,91 persen, yang menunjukkan masih adanya ruang untuk penguatan tata kelola dan pelayanan publik.

Lebih lanjut Herman mengatakan,  hasil elaborasi terhadap 23 urusan pemerintahan menunjukkan. masih terdapat beberapa bidang dengan tingkat kekuatan di bawah 60 persen, antara lain  bidang tenaga kerja, penanganan kemiskinan, koperasi dan usaha kecil, serta aksesibilitas permodalan.

“Capaian ini patut kita syukuri, namun juga menjadi bahan refleksi. Meskipun kinerja kita sudah baik, masih ada indikator yang perlu kita tingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. Bidang koperasi dan usaha kecil menjadi salah satu perhatian utama untuk segera diperkuat,” katanya.

Ia mengatakan, koperasi dan UMKM masih menghadapi kendala  masalah aksesbilitas permodalan terbatas, SDM terbatas, dan tata kelola belum optimal. Persoalan utamanya  bukan hanya itu,  lanjut Herman yang lebih mendasar adalah  belum ada dukungan data kuantitatif yang kuat tentang koperasi dan UMKM.

“Tanpa data, kita sulit merumuskan solusi terbaik. Prinsipnya sederhana good decision comes from good data, and good data leads to good results. Mari kita bicara konkret. jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 50,7 juta jiwa, dengan 13 juta KK dan angkatan kerja sekitar 26 juta orang. Contoh berapa banyak dari 50,7 juta orang yang menjadi anggota koperasi, yang menabung di koperasi, yang minjam di koperasi? Dan yang minjam ke bank emok. Datanya pasti belum ada,” paparnya.

Tanpa data,  maka kita tidak benar-benar memahami persoalan. Faktanya, masih banyak masyarakat yang mengakses pembiayaan ke lembaga informal seperti bank emok, dengan bunga bisa mencapai 120% per tahun. Padahal ada KUR supermikro dengan bunga hanya 3% per tahun.

“Mengapa itu terjadi? Di mana peran kita? Ini yang harus kita jawab secara jujur dan strategis. Jika masyarakat lebih memilih bank emok, maka wajar tingkat kepuasan terhadap akses permodalan masih rendah. Ini bukan sekadar angka survei, ini alarm bagi kita,” ungkapnya.

Herman mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan Dinas KUK Jabar. Langkah pertama adalah kuasai data. Konsolidasi dengan 27 kabupaten/kota. Petakan secara detail. Tanpa data, kita hanya berdiskusi normatif.

Langkah kedua, setelah data dikuasai, kepemimpinan menjadi kunci. Mulai  Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, hingga dinas kabupaten/kota harus punya visi besar dan target progresif.

“Contohnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang didorong pusat, di Jabar 5.311 koperasi desa dan 646 koperasi kelurahan. Ini bukan program kecil. Ini gerakan besar. Fasilitas sudah disiapkan. Pendanaan sudah ada. Tugas kita adalah mengawal agar sukses 100 persen di Jawa Barat.  Untuk itu SDM nya harus disiapkan,” jelasnya.

Langkah ketiga, kita harus punya strategi yang konkret. Bukan hanya konsep, tetapi desain, model, metodologi, dan langkah operasional. Dalam perspektif budaya Sunda, kita harus mampu napak tancang (berdiri kokoh) dan sekaligus mampu luncat binu cai (melompat melampaui keterbatasan). Artinya kita harus adaptif, inovatif, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sistem digital, dan bekerja dengan cara-cara baru.

Visi Jawa Barat Istimewa di bidang koperasi dan usaha kecil, maka sektor koperasi dan usaha kecil harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata, terukur, dan berdampak. “Mulai dari data yang kuat,  dengan visi yang besar serta digerakkan dengan strategi yang tajam. Itulah jalan menuju Jawa Barat Istimewa,” tegasnya.

Dinas KUK Jawa Barat optimistis, dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kualitas pelayanan di sektor koperasi dan usaha kecil akan semakin meningkat, sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat Jawa Barat. (ade)