BANDUNG,- Studi Komprehensif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulteng tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, di Ruang Publik Dinas KUK Jawa Barat, Kamis (18/7).
Rombongan studi komprehensif Sulteng diterima H. Supriadi, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas KUK Jawa Barat, didamping Jafung perencana ahli muda, Ernawati Dalisaputra, Agustian, serta staff Dinas KUK Provinsi Jawa Barat laiinnya menerima kunjungan tersebut.
H. Vera R. Mastura, anggota DPRD Sulteng mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh wawasan, masukan serta praktek baik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung iklim usaha KUKM melalui kebijakan, regulasi dan program pemberdayaan yang inovatif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Jawa Barat dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki berbagai terobosan dan praktik baik dalam pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil. Mereka berharap dapat memperoleh masukan substantif dan referensi kebijakan yang relevan untuk mendukung pembahasan dan penyusunan Raperda di Sulawesi Tengah.
"Kami melihat Jawa Barat cukup progresif dalam mendukung koperasi dan usaha kecil. Kami ingin belajar dari program-programnya, terutama dalam hal kemudahan akses, perlindungan usaha kecil, dan skema pemberdayaan yang tepat sasaran," ujar
Supriadi dalam kesempatan ini memaparkan berbagai kebijakan strategis dan program unggulan yang selama ini dijalankan, mulai dari fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, hingga digitalisasi dan penguatan ekosistem kelembagaan koperasi.
Kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi aktif antar kedua pihak, membahas tantangan, inovasi, hingga upaya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Diharapkan, hasil kunjungan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyusunan regulasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang berpihak pada pelaku koperasi dan usaha kecil. (de)