Gebyar NIB Target 2024 sebanyak 1 Juta

BANDUNG,- Sebanyak 27 Kepala DPMPTSP se-Jawa Barat menandatangani Pakta Integritas untuk turut mengembangkan usaha kecil menengah (UKM), mikro, dan usaha supermikro salah satunya melalui mempermudah penerbitan nomor induk berusaha (NIB).

“Dengan NIB para pelaku UMKM akan semakin mudah mengakses sumber pembiayaan baik bank maupun non bank. Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM seperti sertifikat halal, PIRT, BPOM dan lainnya,” ungkap Sekda Jabar Herman Suryatman usai penandatanganan pakta integritas di Gedung Sate Bandung, Rabu (12/6).

Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Povinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi.

Herman mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan dan menurunkan pengangguran, satu sektor yang paling strategis dan penting adalah usaha kecil, mikro. Bahkan supermikro agar usahanya bergairah dan bisa naik kelas. Tugas pemerintah adalah menciptakan atmosfernya, menciptakan ekosistemnya.

“Salah satunya kita akan support legalisasi usaha dari UKM. Khususnya yang mikro dan supermikro itu. Ya, salah satunya Nomor Induk Berusaha, atau izin usaha untuk yang risiko rendah ini," tambah Herman.

Realisasi penerbitan NIB bagi para pelaku UKM di Jabar sampai 2023  mencapai 1,4 juta NIB. Pemprov Jabar menargetkan 2024 bisa terbit 1 juta NIB, sehingga pada akhir  2024 bisa tembus 2,4 juta NIB.

"Insyaallah tahun depan kita hajar kembali 1,6 juta sehingga kami targetkan 2025 semua usaha kecil mikro supermikro sudah mendapat legalisasi izin usaha. Saya kira ini dampaknya akan sangat luar biasa. Karena yang mikro, supermikro, dia akan bankable nantinya. Dia akan mulai akses pendanaan pembiayaan formal. Dia akan ke bank, ke koperasi, ke bank syariah tentu di Jawa Barat ini kan ada di semua kabupaten/kota," tambahnya.

Kemudahan ke pembiayaan legal, kata Herman, menjadi solusi agar pelaku usaha kecil tidak lagi terjerat pinjaman online ilegal, apalagi bank emok  atau rentenir. Pemdaprov Jabar bersama pemda kabupaten dan kota akan bahu- membahu untuk mewujudkan 1 juta NIB ini.

Selain itu, sebagai dukungan, Pemdaprov Jabar saat ini sedang merancang desain skema kredit yang sangat murah dan mudah diakses. "Sehingga setelah NIB - nya kita fasilitasi berikutnya skema pembiayaannya, kita berikan akses yang mudah dan murah. Lalu pelatihannya akan desain sedemikian rupa dengan BLK (Balai Latihan Kerja), tentu dengan pemerintah pusat bahu- membahu," tutur Sekda Jabar.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani menyatakan siap mendukung DPMPTSP di 27 kabupaten dan kota yakni, untuk dapat menggebyarkan penerbitan NIB ini.

Sedangkan Kepala Dinas KUK Jabar mengatakan, dengan gebyar NIB ini maka pelaku UMKM akan naik kelas. Pihaknya, akan mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB. (ade/jabarprov*)