Kadis KUK Jabar: Ubah Pola Pikir dari "Charity Based" ke "Empowerment Based"

Bandung Barat – BPKP Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (17/12/2025). Acara bertema "Penguatan Sumber Daya dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Desa" ini berlangsung di Maja House, Lembang, dan diikuti para pimpinan pemerintah desa se-Kabupaten Bandung Barat.

Workshop ini menghadirkan Pimpinan BPKP, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat sebagai panelis. Kehadiran para kepala desa ini menjadi penting mengingat mereka adalah ujung tombak implementasi kebijakan pembangunan di tingkat grassroot.

Salah satu paparan yang menarik perhatian datang dari Kepala Dinas KUK Jabar, Yuke Mauliani Septina, yang menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan desa. Menurutnya, sudah saatnya beralih dari pola charity based (berbasis bantuan) ke empowerment based (berbasis pemberdayaan).

"Saya berharap para kepala desa memahami bahwa masyarakat kita tidak bisa selalu berharap dari bantuan-bantuan, karena itu langsung habis. Seperti obat, pas sakit minum obat, seolah sembuh padahal hanya meredam, tidak menyelesaikan akar masalah," ujar Yuke.

Ia menekankan bahwa pola pemberian bantuan justru berpotensi membuat masyarakat konsumtif dan terjebak dalam lingkaran utang, baik dari bank emok maupun pinjaman online.

Yuke mengingatkan para kepala desa untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai penerima pasif. Sebaliknya, mereka harus didorong menjadi pelaku aktif dalam perekonomian desa.

"Jangan jadikan masyarakat kita penerima pasif, harus aktif. Nah, ini tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para kepala desa," tegasnya.

Ketika basis pembangunan adalah empowerment, lanjut Yuke, maka yang harus dilakukan adalah memberi akses permodalan, mengajarkan produktivitas, dan memasukkan mereka ke usaha-usaha yang lebih aktif.

Yuke meyakini bahwa pola pemberdayaan inilah yang harus mulai diterapkan di desa-desa jika Indonesia ingin meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Ini pola pemberdayaan yang harus mulai diterapkan di desa-desa. Bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas 2045 kalau masih charity based?" tanyanya retoris.

Workshop ini diharapkan menjadi momentum bagi para kepala desa dan aparatur pemerintahan untuk mengevaluasi kembali strategi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. ( ZN)