Koperasi Keluarga sebagai Pilar Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Bandung – Potensi koperasi wanita di Jawa Barat dinilai sangat besar dan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta mendorong pemberdayaan usaha perempuan. Partisipasi perempuan dalam koperasi di Jawa Barat menunjukkan angka yang signifikan yakni  49 persen anggota koperasi merupakan perempuan, 38 persen karyawan koperasi juga berasal dari kalangan perempuan

Hal tersebut disampaikan oleh Hesti Pangastuti, S.Sos., M.M, Widyaiswara Madya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, pada Webinar Sosialisasi Pemberdayaan Koperasi dengan tema “Koperasi Keluarga sebagai Pilar Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga”, Jumat (27/2)

Hesti menjelaskan, kondisi tersebut  menunjukkan perempuan telah menjadi bagian penting dalam ekosistem perkoperasian daerah. Lebih lanjut, sekitar 60 persen dari 1,6 juta pelaku UMKM di Jawa Barat dipimpin oleh perempuan. Sektor usaha yang dominan meliputi kuliner dan makanan, fashion dan tekstil, serta kerajinan tangan. Hal ini menjadi peluang besar bagi koperasi wanita untuk berperan sebagai agregator produksi, penyedia akses permodalan, hingga penguatan pemasaran berbasis digital.

Dari sisi kelembagaan, Jawa Barat memiliki 16.892 koperasi aktif dengan total aset mencapai Rp673 triliun  Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang memberikan akses pembiayaan bagi anggota serta mendorong peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha. Skema pembiayaan seperti KUR dan dukungan LPDB-KUMKM semakin memperkuat peluang koperasi wanita untuk tumbuh dan berkembang.

Hesti juga menyoroti pentingnya dukungan program pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui koperasi, antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, serta digitalisasi pemasaran. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis.

Meskipun memiliki potensi besar, koperasi wanita juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti penguatan kapasitas SDM, tata kelola manajemen, kesenjangan digital, serta akses pasar berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multipihak, akselerasi digitalisasi, serta penguatan kelembagaan agar koperasi wanita dapat bertransformasi menjadi entitas usaha yang profesional dan berdaya saing.

“Dengan basis perempuan yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, serta peluang digitalisasi yang semakin terbuka, koperasi wanita di Jawa Barat diyakini memiliki peran strategis sebagai pilar kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga,” katanya.

Webinar diikuti lebih 1000 peserta dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh pengurus koperasi, pelaku usaha mikro dan kecil, akademisi, serta para penggerak PKK se-Jawa Barat.

Plh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Ambar mengungkapkan, koperasi keluarga merupakan model pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan nilai gotong royong dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Koperasi keluarga bukan sekadar wadah usaha, tetapi instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses permodalan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Peran aktif penggerak PKK sangat strategis dalam mendorong lahirnya koperasi keluarga yang sehat dan produktif,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemberdayaan koperasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah. Sinergi antara koperasi dan PKK diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga, dalam membangun kemandirian ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, koperasi keluarga diharapkan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga serta mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan. (ade)