Penguatan Tata Kelola: Koperasi Didorong Terapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Bandung – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Koperasi, di Aula Bung Hatta Dinas KUK Jawa Barat, Selasa (23/9).

            Acara dibuka Sekretaris Dinas KUK Jawa Barat, Tatang Suryana bertujuan memperkuat tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan pedoman yang penting bagi koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan, dalam rangka mencegah penyalahgunaan lembaga koperasi untuk tindak pidana seperti pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

“Melalui penerapan prinsip ini, koperasi dituntut untuk lebih cermat dalam mengenali identitas, profil, serta tujuan penggunaan jasa dari setiap anggotanya. PMPJ menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan koperasi. Melalui pendampingan penyusunan peraturan ini, koperasi di Jawa Barat diharapkan semakin siap dalam menerapkan praktik usaha yang sehat, aman, dan sesuai regulasi,” katanya.

            Dalam kegiatan pendampingan ini, para pengurus koperasi mendapatkan pemahaman teknis mengenai penyusunan peraturan internal yang mengatur tata cara penerapan PMPJ. Materi meliputi mekanisme identifikasi anggota, verifikasi data, pemantauan transaksi, hingga pelaporan apabila ditemukan indikasi aktivitas yang mencurigakan.

            Tatang menegaskan, penerapan PMPJ bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga marwah koperasi sebagai lembaga yang sehat, aman, dan dipercaya masyarakat.

            “Koperasi harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki tata kelola yang baik dan dapat dipercaya. PMPJ ini menjadi instrumen penting agar koperasi tidak disalahgunakan dan tetap fokus pada pelayanan kepada anggota,” ujarnya.

            Melalui pendampingan ini, diharapkan koperasi di Jawa Barat semakin siap menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, dan menjaga keberlanjutan usaha. Dengan demikian, koperasi dapat terus berkembang sebagai sokoguru perekonomian rakyat yang modern dan berintegritas. (de)