BANJAR - Pj Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, mengatakan, berdasarkan data terdapat sekitar 27.000 pelaku UMKM di Banjar.  Pemerintah Kota Banjar telah berhasil mendorong 100 UMKM untuk naik kelas.

“Saat ini terdapat 100 UMKM yang telah berhasil naik kelas. Namun, semua UMKM di Kota Banjar pasti akan naik kelas, hanya perlu dilakukan secara bertahap,” ujar Ida dalam acara Kick Off UMKM naik kelas di aula Sekretariat Daerah Kota Banjar, Jumat (21/6). Hadir Kepala Dinas KUK Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi.

Program UMKM naik kelas ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha agar dapat berkembang lebih maju dan turut membantu pemulihan ekonomi di Kota Banjar. Melalui program ini, produk-produk UMKM Kota Banjar dapat dikenal di Jawa Barat, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. 

Kepala Dinas KUK Jabar mengatakan, UMKM mempunyai peranan yang besar bagi perekonomian nasional. Kegiatan pendampingan UMKM naik kelas merupakan salah satu upaya pengembangan UMKM yang mentargetkan pelaku usaha dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berkomitmen untuk maju di bidang bisnis. 

Manfaat yang diperoleh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini adalah penguatan diri dalam mindset bisnis, manajemen usaha untuk bisa naik kelas, dan pemanfaatan teknologi untuk peluasan pasar.

Pada program pendampingan UMKM naik kelas ini ingin menekankan kepada konsep pendampingan berbasis ekosistem. Dimana konsep ini meliputi ; pemetaan ekosistem umkm: langkah pertama adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap ekosistem umkm di suatu daerah. Ini mencakup identifikasi umkm yang ada, jenis usaha, lokasi, tingkat kematangan, kebutuhan, dan potensi kolaborasi. 

Identifikasi stakeholder: identifikasi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem UMKM termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, universitas, inkubator bisnis, organisasi nirlaba, dan pelaku bisnis lainnya.

Pendampingan multi-pihak: kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyediakan pendampingan yang holistik. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan regulasi dan akses pasar, universitas dapat memberikan akses ke pengetahuan dan riset terbaru, dan lembaga keuangan dapat memberikan bimbingan keuangan dan akses pembiayaan.

Pendampingan berbasis teknologi: memanfaatkan teknologi seperti platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antara UMKM dan pendampingnya. Ini dapat berupa aplikasi yang memudahkan UMKM untuk mendapatkan bimbingan, berbagi pengalaman, dan mengakses sumber daya lainnya. 

Pelatihan dan pengembangan keterampilan: program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan umkm, termasuk pengelolaan bisnis, pemasaran digital, manajemen keuangan, dan peningkatan keterampilan teknis yang relevan pengembangan jaringan: membangun jaringan kerjasama antara umkm dan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

Program inu  dapat membantu UMKM untuk memperluas pasar, mengakses sumber daya baru, dan memperoleh peluang kolaborasi. Monitoring dan evaluasi: menetapkan metrik kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas program pendampingan. Melalui pemantauan dan evaluasi yang teratur, program dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa kebutuhan umkm terpenuhi dan dampak yang diinginkan tercapai.

Pendekatan berkelanjutan: memastikan bahwa pendampingan umkm tidak hanya bersifat satu kali, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini melibatkan pembangunan kapasitas internal umkm dan memfasilitasi akses mereka ke sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dengan pendekatan ini, diharapkan umkm dapat berkembang secara signifikan dalam ekosistem yang mendukung, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan UMKM naik kelas tahun 2024 ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota dengan target 2.500 umkm yang didampingi oleh 150 pendamping umkm dan 27 korda selama 8 bulan yang difasilitasi oleh Dinas KUK Jabar.

"Tentu ini bukanlah tugas yang ringan dengan 150 pendamping dan 27 koordinator pendamping daerah yang tersebar diseluruh kabupaten / kota di jawa barat. Namun dengan tekad yang kuat serta kolaborasi dan sinergitas yang solid niscaya kita mampu untuk memenuhi target pendampingan pada tahun ini dengan hasil yang memuaskan dan menaikan kelas para UMKM Jawa Barat," katanya. (Ade*)

Dalam upaya membantu UMKM dalam pemasaran dan permodalan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Banjar, Sri Sobariah, menjelaskan bahwa program UMKM naik kelas merupakan kelanjutan dari program UMKM juara lima tahun sebelumnya.

Dengan adanya UMKM naik kelas ini, para pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki kesempatan untuk ekspor produknya kini diberikan kesempatan tersebut, termasuk dalam memasarkan produk di tingkat provinsi dan nasional.

“Kami kini mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran produknya, serta melengkapi legalisasi yang belum selesai. Bagi yang baru memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kami akan membantu dalam proses kelengkapan tersebut,” ungkap Sri.

Dari segi pemasaran, permodalan, dan perizinan, Sri menegaskan bahwa para pelaku UMKM yang naik kelas akan mendapatkan bantuan yang diperlukan.

“Kami memberikan akses literasi keuangan kepada para pelaku UMKM, serta menyelenggarakan pelatihan rutin setiap Jumat untuk mempersiapkan mereka dalam naik kelas. Selain itu, dari 100 UMKM yang naik kelas, tidak hanya berasal dari satu bidang usaha saja, tetapi dari berbagai sektor seperti makanan olahan,  minuman kemasan, kerajinan, dan fashion,” lanjutnya.

Muhammad Fajar Firdaus, Kepala Bank BJB Cabang Kota Banjar, juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung para UMKM yang naik kelas dalam hal permodalan. Dalam kesempatan ini, BJB siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkenalkan program inovasi yang memudahkan akses permodalan bagi UMKM.

“Dengan program inovasi yang kami tawarkan, kami berkomitmen untuk memberikan modal yang lebih aman dan terpercaya guna membantu para pelaku UMKM dalam naik kelas,” ujar Fajar.