SUKABUMI,-  Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui pendampingan kepada UMKM. Untuk itu bertempat di Ruang Pertemuan Kota Sukabumi, Jumat (3/5) digelar  Opening Ceremony UMKM Naik Kelas 2024.

Kegiatan dibuka Penjabat (PJ) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji dan hadir Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi selaku Narasumber, Koordinator UMKM Naik Kelas Daerah Kota Sukabumi, Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, dan peserta UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi.

“Melalui  pelatihan dan pendampingan, diharapkan Pemkot Sukabumi dapat menciptakan UMKM Naik Kelas di Kota Sukabumi yang  berdaya saing dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah”, katanya. 

Harapannya, para pelaku UMKM  harus terus berinovasi dan bersaing dalam menghasilkan, memperkenalkan maupun memasarkan produk-produk ekonomi berbasis local. Pada  akhirnya akan mampu meningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Sementara Rachmat mengatakan, UMKM mempunyai peranan yang besar bagi perekonomian nasional dalam bentuk tingginya sumbangan UMKM bagi pembentukan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada pengurangan pengangguran.

Jawa barat memiliki jumlah UMKM sebanyak 4,63 juta didominasi usaha mikro sebesar 85,02%,  usaha kecil sebesar 13,60% dan usaha menengah besar sebesar 1,38%. UMKM masih dihadpakan kendala diantaranya,  akses pemasaran, akses pembiayaan, akses perijinan  dan Kemitraan.

Pemprov Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan skala bisnis pelaku usaha untuk mendorong agar bisa tumbuh dan berkembang dari skala mikro ke kecil dan skala kecil ke menengah melalui pendampingan UMKM.

Manfaat yang diperoleh pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini adalah penguatan diri dalam mindset bisnis, manajemen usaha untuk bisa naik kelas, dan pemanfaatan teknologi untuk peluasan pasar. Pada program pendampingan UMKM naik kelas ini ingin menekankan kepada konsep pendampingan berbasis ekosistem.

Dimana konsep ini meliputi  pemetaan ekosistem umkm. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap ekosistem umkm di suatu daerah. Ini mencakup identifikasi UMKM yang ada, jenis usaha, lokasi, tingkat kematangan, kebutuhan, dan potensi kolaborasi. Identifikasi stakeholder: identifikasi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem umkm, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, universitas, inkubator bisnis, organisasi nirlaba, dan pelaku bisnis lainnya.

Pendampingan multi-pihak yakni kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyediakan pendampingan yang holistik. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan regulasi dan akses pasar, universitas dapat memberikan akses ke pengetahuan dan riset terbaru, dan lembaga keuangan dapat memberikan bimbingan keuangan dan akses pembiayaan.

Pendampingan berbasis teknologi  memanfaatkan teknologi seperti platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antara UMKM dan pendampingnya. Ini dapat berupa aplikasi yang memudahkan UMKM untuk mendapatkan bimbingan, berbagi pengalaman, dan mengakses sumber daya lainnya.

Pelaksanaan kegiatan UMKM naik kelas tahun 2024 ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota dengan target 2.500 UMKM yang didampingi oleh 150 pendamping umkm dan 27 korda selama 8 bulan yang difasilitasi oleh Dinas KUK Jabar. (ade*)