Bandung — Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi program pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dengan Kementerian UMKM RI di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah agar lebih efektif dalam mendukung perkembangan pelaku UMKM.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2026 yang sebelumnya digelar di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, tim Diskuk Jabar menyampaikan harapan agar berbagai program yang dijalankan pemerintah pusat dan provinsi dapat berjalan selaras sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Rombongan Diskuk Jabar diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Dr. Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos., M.Si., beserta perwakilan dari beberapa deputi yang membidangi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, kewirausahaan, serta unit yang menangani data dan manajemen kinerja.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah program yang berpotensi dikerjasamakan pada tahun 2026. Di antaranya pendampingan wirausaha naik kelas, pengembangan inkubator bisnis, fasilitasi kemitraan usaha, literasi hukum bagi pelaku UMKM, penyusunan business improvement plan, hingga dukungan promosi dan pemasaran produk.
Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang kerja sama pada program pemberdayaan UMKM seperti pendidikan dan pelatihan, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi keamanan pangan HACCP, sertifikasi halal, pendampingan pengadaan pemerintah oleh UMKM, serta penataan kawasan UMKM.
Diskusi juga menyinggung dukungan terhadap program strategis nasional, termasuk peningkatan literasi keamanan pangan serta penguatan kemitraan produk pangan UMKM dalam program makan bergizi.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, jumlah UMKM nasional mencapai lebih dari 56 juta unit usaha. Sementara di Jawa Barat tercatat sekitar 5,4 juta UMKM yang didominasi oleh usaha mikro. Kondisi ini menunjukkan peran besar sektor UMKM dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak juga membahas mekanisme berbagi data UMKM untuk memperkuat perencanaan program. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendorong transformasi UMKM agar lebih berdaya saing.
Sebagai tindak lanjut, Diskuk Jabar akan melakukan koordinasi teknis lebih lanjut dengan masing-masing deputi terkait, khususnya dalam hal penguatan program pendampingan, fasilitasi sertifikasi usaha, serta integrasi data UMKM agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat. *ZN
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)